GARUDARI.CO.ID, Batu Bara – Rencana perhelatan Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab -) KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Batu Bara masih terus menuai polemik berkepanjangan. Alotnya soal tata cara dan persyaratan pencalonan sebagai Calon Ketua KONI sempat menimbulkan perdebatan, disinyalir akibat campur tangan mulai dari Ketua Ormas, Kepala OPD sampai Bupati selaku Kepala Daerah plus Kepala Pemerintahan.
Dalam rekam jejak media ini, baru cuma pemilihan Ketua KONI Batu Bara yang terbilang paling panas dan sedikit bertegangan tinggi sebab Pemerintah Kabupaten Batu Bara dapat dibuktikan sudah terlibat ikut cawe-cawe bahkan meng-intevensi masing-masing Pengurusan Cabang (Pengcab) agar mengarahkan dukungan hanya kepada salah seorang Calon yang konon info akuratnya didukung oleh Bupati Batu Bara.
Soal dukung mendukung yang dilakukan pemangku Kekuasaan terhadap bakal calon Ketua KONI ini pun bisa dibuktikan dengan beredarnya undangan resmi sebelum pertemuan dengan belasan Pengkab Olahraga yang diselenggarakan di aula rumah Dinas Bupati Batu Bara, pada Minggu (23/7/2023) sekira pukul 13.00 wib.
Prihal keterlibatan Pemerintah Daerah melalui Dinas Budpapora sampai tingkat Kepala Daerah terhadap pra Musorkab KONI dibenarkan oleh Izat sekretaris Pengkab ESI (E-Sports Indonesia) Batu Bara. Bahkan Kepala Dinas terkait sengaja mengirimkan undangan dan berniat mengumpulkan seluruh Pengkab, namun hanya dihadiri kurang lebih sekitar 13 Pengkab saja.
Terpisah, salah seorang pengurus kabupaten salah satu cabang olahraga yang menolak namanya disebutkan dalam berita ini menceritakan, bahwa dalam pertemuan yang digagas Sapri Moesa merupakan Ketua Askab PSSI Batu Bara yang kebetulan juga menjabat sebagai Kepala Dinas Budparpora Kabupaten Batu Bara, secara terang-terangan meminta kepada Pengkab yang hadir, agar memilih Nurain kembali sebagia Ketua KONI untuk periode 2023-2027 secara Aklamasi.
Sementara itu, menanggapi polemik seperti ini. Sebagai mantan Atlit Pencak Silat Sumut, RR Samosir mengatakan, agar keolahragaan dan terkait kepengurusan olahraga tidak terkontaminasi dengan apapun yang berbau unsur politis.
“Terlibat boleh dan memang Kepala daerah itu harus melibatkan diri serta punya perhatian besar terhadap olahraga guna mendorong lahirnya atlet-atlet ber-prestasi, tapi seorang Bupati jangan sampai turut meng-intervensi kepengurusan KONI. Apalagi intervensi dilakukan secara terbuka dan terang-terangan”, tegasnya.
Selanjutnya Samosir juga mengingatkan, agar jangan ada aturan yang sengaja dilanggar baik sebelum maupun saat Musorkab tengah diselenggarakan. Sebab dirinya juga mendapat informasi terkait pencalonan Nurain diduga cacat administrasi bahkan bisa berujung cacat hukum.
Pasalnya Nurain sendiri dianggap gagal dalam memimpin KONI priode sebelumnya (2019-2023), dan beberapa kegagaan Nurain adalah dirinya di Karakteker kan sebelum Mushorkab digelar dan sebelum Kepengurusan nya berakhir secara normatif dan sesuai jadwal masa priodesasi.
“Ini sangat memprihatinkan, maka kita minta agar Komisi III DPRD Batu Bara lebih peka guna penyelesaian persoalan ini, jangan sampai tindakan konyol seperti ini mempengaruhi perkembangan olahraga di Batu Bara, apalagi dalam waktu dekat ada event besar yaitu PON 2024 dan Sumut menjadi tuan rumah”, pungkas Samosir.
Masih menurut SS, sebaiknya Musorkab ditunda saja. Mengingat pada saat ini Kepengurusan KONI dibawah pimpinan seorang Katarteker, apalagi dalam kelaziman bahwa seorang Ketua Karakteker setidaknya diberi wewenang bertugas selama 6 bulan.
“Kalau terlalu dipaksakan, yang kita khawatirkan malah nantinya akan berbuntut panjang. Dan hasil Musorkab pun bisa digugat ke PTUN, dan Bupati sendiri bisa saja terseret-seret. Banyak hal kita dengar cacat dalam kepengurusan KONI Batu Bara 4 tahun sebelumnya, termasuk Ketua KONI tidak pernah melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dan dianggap gagal dengan bukti di Karakteker kan. Dan jika Ketua masih menjabat di Karatekerkan bukan demisioner, maka legalitas pencalonan Nurain sangat dipertanyakan”, tutupnya di iringi dengan senyum ringan. (red)