Haris Azhar, Aktivis HAM
garudari. Co. Id – Pengadilan Negeri (PN) Kisaran akan menggelar sidang pembacaan vonis terhadap aktivis mahasiswa Arwan Syahputra dan rekan lainnya peserta unjuk rasa menolak UU Omnibus di Batu Bara.
Agenda sidang pembacaan vonis tersebut dijadwalkan pada selasa 02 Maret 2021 mendatang. Sebelumnya jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kisaran menuntut hukuman satu tahun dua bulan penjara.
Keseluruhan, ada 11 orang aktivis di Batu bara yang sampai hari ini mendekam di sel tahanan, menjalani sidang di kursi pesakitan pasca insiden demo menolak Omnibus Law di depan gedung DPRB Batu Bara pada 12 oktober lalu.
Merespon kasus yang menjerat mereka, Aktivis HAM dan Demokrasi Indonesia, Haris Azhar angkat bicara mengatakan suhu Demokrasi di Indonesia sekarang sedang terperosok.
Puncaknya, menurut Haris Azhar, saat pemerintah menangkapi orang-orang kritis yang berhaluan arah dengan pemerintah.
“Indeks Demokrasi Indonesia sedang merosot, puncaknya ketika pemerintah menangkap dan memenjarakan orang-orang yang bersebrangan dengan pemerintah, baik itu ketika demonstrasi atau kritikan di media sosial,” Kata Haris Azhar seperti dilansir Nagronet, Sabtu (27/02/2021).
Pendiri Lokataru Fondation ini mengatakan, fenomena itu menimbulkan kegelisahan bagi masyarakat, sebab menjadikan zona berdemokrasi kabur.
“Kita sangat khawatir terkait hal ini, membuat masyarakat resah, nilai-nilai reformasi yang diperjuangkan dulu salah satu poin pentingnya tentang kebebasan berdemokrasi semakin terdegradasi,” katanya.
Seharusnya, katanya, itu negara melindungi rakyatnya yang seperti Arwan dan kawan-kawannya, mereka masih mau mengingatkan negara ketika kebijakan yang dikeluarkan berpotensi menindas rakyatnya, ini merupakan bentuk pengejawantahan terbaik bukti mencintai negara ini.
Ihwal sidang vonis untuk Arwan Cs nantinya, Haris mengatakan mejelis kakim PN Kisaran dalam vonis putusan nanti mempunyai moril dan tanggung jawab yang sangat besar terhadap putusan yang seadil-adilnya.
Ia mendalilkan sikap pemerintah yang pernah memastikan pemerintah tak akan pernah menangkap orang yang kritis terhadap kebijakan yang diambil pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
“Apalagi setelah Presiden Jokowi menyampaikan negara tidak akan menangkapi masyarakat yang kritis, Majelis Hakim harus menjadi lokomotif utama untuk membuktikan perkataan presiden Jokowi tersebut,” katanya.
(sumber dari jangkau. Com)
