GARUDARI.CO.ID, BatuBara – DPRD Batu Bara menggelar rapat paripurna Laporan Hasil Pembahasan Pansus terhadap Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) dan pemberian rekomendasi Bupati Batu Bara tahun anggaran 2022 dipimpin Ketuanya Safi’i, Kamis (27/4/23) siang.
Terkait kinerja, Pansus memberikan saran dan rekomendasi untuk segera disikapi oleh masing-masing OPD.
Kepada Dinas PUPR diminta tingkatkan terus kinerja sumber daya manusia dan disiplin aparatur khususnya pengawasan terhadap pembangunan Kantor Bupati berbiaya Rp. 54 miliar yang saat ini dalam tahap pengerjaan.
Kepada Dinas Perikanan dan Peternakan disarankan agar dapat meninjau kembali tentang pembagian bantuan hewan ternak dengan memperhatikan keberadaan kelompoknya (peternak budidaya). Tujuannya agar bantuan tersebut dapat tepat sasaran atau tepat guna.
Juga sisarankan mengalokasikan dana untuk penanganan PMK sebagai antisipasi untuk tahun berikutnya termasuk di dalamnya petugas untuk menjamin kesehatan hewan ternak saat atau menjelang hari besar keagamaan.
Pansus juga minta Dinas Sosial PPPA dapat menertibkan pengemis karena pada program kerja untuk pengemis belum optimal, hal ini terbukti karena masih banyak pengemis yang berkeliaran.
Demikian pula penyewaan badut jalanan yang banyak mempekerjakan anak dibawah umur, Pansus minta agar Dinas Sosial PPPA bekerjasama dengan OPD terkait untuk melakukan penertiban.
Kepada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) direkomendasikan agar segera meningkatkan mutu pelayanan, ketersediaan obat-obatan di Apotik RSUD Batu Bara dan cepat dalam penanganan pasien termasuk di dalamnya peningkatan disiplin para medis.
Juga diminta agar segera merealisasikan akreditasi seluruh Puskesmas di Kabupaten Batu Bara.
Khusus untuk RSUD Batu Bara diminta melakukan inovasi agar lebih maju dan dapat meningkatkan PAD Kabupaten Batu Bara.
Kepada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah diminta agar dapat membuat master plan pematangan lahan terhadap areal sekitar pembangunan Kantor Bupati. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah segera mungkin untuk melakukan sterilisasi pada areal sekitar pembangunan kantor Bupati.
Khusus kepada dinas Pendidikan direkomendasikan harus mempersiapkan sedini mungkin SDM yang sesuai dengan kebutuhan, terutama untuk para calon Kepala Sekolah, Pengawas serta para guru. Ini dimaksud agar tidak terdapat kekurangan sdm saat akan menjadi Kepala Sekolah, Pengawas dan guru.
Kepada Kadis Pendidikan agar lebih ekstra dan perhatian berkaitan dengan anggarkan lauk pauk bagi tenaga operator. Jika anggaran sudah tersedia agar segara mungkin direalisasikan.
Juga diminta segera mungkin memfasilitasi peserta PPPK yang telah lulus dan yang terdaftar di Sipol, serta segera mungkin menindak lanjuti para guru yang terdaftar dipartai politik agar tidak ada yang dirugikan.
Disdik juga diminta tingkatkan kuota beasiswa untuk mahasiswa khususnya bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. (red)
