Batu Bara | Garudari.co.id – DPRD Batubara menggelar rapat paripurna laporan hasil pembahasan Pansus LKPJ dan pembacaan rekomendasi di ruang rapat paripurna, Selasa (29/4/2025)
Turut hadir, ketua DPRD
Batubara M. Safii, Bupati Batubara diwakili wabup Syafrizal, Sekretaris DPRD Izhar Fauzi, seluruh anggota dewan, APD dan unsur Forkopimda.
Rekomendasi disampaikan juru bicara Pansus LKPJ, Alvon Sirait sbb.
Mengacu kepada peraturan yang ada Pansus LKPJ Bupati Batubara tahun 2024 dilaksanakan
beberapa kegiatan sebagai bagian dari pembahasan DPRD secara internal yaitu :
Rapat internal Pansus,
Rapat pembahasan LKPJ Bupati Batubara tahun 2024
bersama pengguna yaitu kepala OPD, Badan serta kecamatan dan BUMD.Rapat pembahasan LKPJ Bupati Batubara tahun 2024
bersama TAPD.Menyusun laporan dan keputusan
Pansus LKPJ setelah berakhirnya
berdasarkan LKPJ Bupati tahun 2024,Pansus akan memberikan rekomendasi secara umum terhadap target dan realisasi pendapatan daerah,belanja daerah dan pembiayaan sebagai berikut pembahasan LKPJ Bupati tahun 2024
Rekomendasi untuk
Badan Kepegawaian dan pengembangan dan pengembangan sumber daya manusia (BPSDM)
Pansusu memberikan rekomendasi agar membrantas pungli kepada sesama aparatur sipil negara (ASN) yang naik golongan.Dan mendorong Bupati Batubara untuk melakukan investigasi terkait pungli. Bupati Batubara juga diminta untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Kadis Pertanian dan Perkebunan.
Untuk mencegah terkait terjadinya kelangkaan pupuk subsidi, pansus minta dibentuk tim pengawasan peredaran pupuk di Kab Batubara dengan melibatkan pihak terkait dari pihak Kepolisian, Kejaksaan dan TNI
Pansus juga merekomendasikan untuk melakukan kajian dan survei lokasi baru tempat pembuangan sampah yang tidak menggangu kenyamanan masyarakat sekitar kepada Dinas Perumahan, Kawasan pemukiman dan lingkungan hidup.
Kepada Inspektorat direkomendasikan untuk melakukan audit penggunaan Dana Desa yang ditempatkan pada Badan Usaha Milik Desa. Karena Pansus menilai mayoritas BUMDes tidak berjalan drngan baik.
Kepada Badan Usaha Milik Daerah PT Pembangunan Batra Berjaya Pansus merekomendasikan kepada Bupati Batubara untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Bila keberadaannya dinilai membebani APBD Batubara, maka perlu dipertimbangkan dilakukan kajian apakah masih terus dipertahankan. (Red)
